NTB | Jaringan Aktivis Nusa Tenggara Barat (NTB) menyampaikan kritik keras terhadap Pemerintah Kabupaten Bima yang dinilai seolah-olah menutup mata atas hilangnya salah satu warganya, Sdr. Kifen, yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Sangiang Api, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, sejak 13 Desember 2025 hingga kini belum ditemukan.
Hingga hari ini, belum terlihat adanya langkah serius, terukur, dan transparan dari Pemerintah Kabupaten Bima dalam upaya pencarian maupun penanganan kasus ini. Kondisi tersebut menimbulkan kekecewaan mendalam di tengah keluarga korban dan masyarakat luas, sekaligus memperlihatkan lemahnya respons negara dalam melindungi keselamatan warganya.
Koordinator Jaringan Aktivis NTB menegaskan bahwa hilangnya Sdr. Kifen bukan sekadar musibah biasa, melainkan persoalan kemanusiaan yang seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah daerah. “Kami menilai Pemerintah Kabupaten Bima gagal menunjukkan kehadiran negara. Sejak 13 Desember 2025, keluarga korban dibiarkan menunggu dalam ketidakpastian tanpa kejelasan upaya pencarian yang maksimal,” tegasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Gunung Sangiang Api merupakan kawasan yang memiliki tingkat risiko tinggi, sehingga diperlukan keterlibatan penuh pemerintah daerah, termasuk koordinasi lintas instansi seperti BPBD, Basarnas, TNI-Polri, tenaga medis, serta relawan lokal. Namun hingga saat ini, upaya tersebut dinilai tidak berjalan optimal dan terkesan setengah hati.
Jaringan Aktivis NTB juga mempertanyakan minimnya informasi resmi yang disampaikan kepada publik. Tidak adanya keterbukaan informasi memperkuat dugaan bahwa pemerintah daerah tidak menjadikan kasus ini sebagai prioritas.
Atas dasar tersebut, Jaringan Aktivis NTB menuntut:
1. Pemerintah Kabupaten Bima segera mengintensifkan operasi pencarian secara menyeluruh dan berkelanjutan.
2. Melibatkan seluruh unsur terkait secara serius dan profesional.
3. Menyampaikan informasi yang transparan dan akuntabel kepada keluarga korban dan masyarakat.
4. Bertanggung jawab penuh atas keselamatan warganya, tanpa alasan dan tanpa penundaan.
“Nyawa warga tidak boleh dianggap remeh. Jika pemerintah terus diam dan lamban, maka ini adalah bentuk kelalaian serius yang mencederai rasa keadilan dan kemanusiaan,” tutup pernyataan presiden Jaringan Aktivis NTB (*).
