Kolaborasi Korps Alumni KNPI Jawa Barat Luncurkan BAP TKP H. Dian Rahadian, S.H., M.H., Indonesia Bisa Lebih Makmur
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jumat, 24 Juli 2026
Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Jawa Barat juga selaku Ketua Korps Alumni KNPI H. Dian Rahadian, S.H., M.H, menegaskan komitmennya untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas melalui peluncuran BAP TKP (Badan Advokasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan). Peluncuran tersebut dilakukan dalam kegiatan Sarasehan Transparansi dan Integritas Jawa Barat yang digelar di Rooftop DPRD Provinsi Jawa Barat, Jumat 24 Juli 2026.
Kegiatan yang mengusung tema “Menguatkan Keterbukaan Informasi, Memperluas Partisipasi Publik, dan Membangun Budaya Antikorupsi” ini merupakan hasil kolaborasi antara Korps Alumni KNPI Jawa Barat, FKPPI Jawa Barat, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, serta sejumlah elemen masyarakat yang memiliki perhatian terhadap penguatan tata kelola pemerintahan.
Dalam konferensi pers usai kegiatan, Dian Rahadian mengatakan pembentukan BAP TKP dilatarbelakangi oleh keprihatinan atas masih terjadinya persoalan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berujung pada kasus hukum di berbagai daerah.
“Berdasarkan berbagai persoalan yang terjadi, kami berembuk bersama seluruh elemen di Jawa Barat. Hari ini kami meluncurkan BAP TKP yang fokus pada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Harapan kami, seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat dapat menuju zona hijau dalam tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan mengindahkan persamaan persepsi,” ujar Dian yang juga menjabat sebagai Ketua Korps Alumni KNPI Jawa Barat kepada mass media.
Menurutnya, keberadaan BAP TKP diharapkan menjadi wadah advokasi, edukasi, sekaligus pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik agar berjalan sesuai prinsip good governance.
Dian menegaskan bahwa Jawa Barat harus menjadi contoh dalam membangun pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan.
“Kami ingin tidak ada lagi kepala daerah, tidak ada lagi birokrat di Jawa Barat yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) ataupun berhadapan dengan aparat penegak hukum akibat buruknya tata kelola pemerintahan. Ini menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh komponen masyarakat, organisasi kepemudaan, akademisi, media, hingga pemerintah daerah untuk bersama-sama mengawal keterbukaan informasi publik serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
Menurut Dian, pengawasan tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum, tetapi harus menjadi budaya bersama yang didukung oleh masyarakat melalui kontrol sosial yang konstruktif.
Melalui sarasehan ini, FKPPI Jawa Barat berharap lahir berbagai rekomendasi strategis yang mampu memperkuat pelayanan publik, meningkatkan transparansi, serta membangun budaya integritas di seluruh daerah di Jawa Barat, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat.
Reportase: 056690
