BANDUNG, nusaupdate.net – Komunitas Buah Batu Corporation (BBC) mendesak Pemerintah Kota Bandung memberikan penjelasan secara terbuka mengenai sejarah dan pengelolaan Car Free Day (CFD) Buah Batu.
Desakan tersebut disampaikan dalam jumpa pers yang digelar di Bandung, Rabu (10/9/2025). Hadir Ketua Umum BBC Haji Bagus, Sekjen BBC Ivan Bachri, Ketua Bidang Hukum BBC Rio, serta jajaran pengurus dan tim hukum BBC.
Sekjen BBC Ivan Bachri mengatakan, CFD Buah Batu sejak awal digagas dan dikelola secara mandiri oleh BBC. Menurutnya, selama bertahun-tahun BBC menjalankan kegiatan tersebut tanpa menerima dana dari APBD Kota Bandung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Semua orang Bandung tahu, CFD Buah Batu itu dipelopori dan dilaksanakan secara mandiri oleh komunitas BBC,” ujar Ivan.
Ketua Umum BBC Haji Bagus menilai pengalaman panjang BBC dalam mengelola CFD seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah. Ia menyebut kegiatan tersebut selama dikelola BBC berjalan aman, nyaman, bersih, serta turut menggerakkan perekonomian masyarakat.
BBC juga mempertanyakan kebijakan Pemkot Bandung terkait pengambilalihan pengelolaan CFD dan penggunaan anggaran daerah. Haji Bagus meminta pemerintah memberikan penjelasan mengenai dasar kebijakan dan penggunaan anggaran tersebut.
“Kenapa tidak bekerja sama dengan kami? Kami yang mencetuskan dan selama 10 tahun kami kelola,” katanya.
Sementara itu, Ketua Bidang Hukum BBC Rio meminta Pemkot Bandung membuka informasi mengenai dasar pengelolaan, bentuk kerja sama, serta anggaran CFD Buah Batu secara transparan. Ia juga menyinggung informasi mengenai temuan BPK terkait anggaran CFD dan meminta adanya evaluasi menyeluruh.
Menurut Rio, BBC telah menyampaikan surat audiensi kepada Pemkot Bandung untuk meminta klarifikasi, namun hingga kini belum mendapatkan kesempatan bertemu secara langsung.
“Kami tidak meminta uang. Kami hanya ingin CFD Buah Batu kembali ke relnya dan melibatkan pihak yang memiliki sejarah serta pengalaman,” tegas Rio.
BBC menyampaikan empat tuntutan, yakni meminta pencabutan Kepwal Bandung Nomor 551/11/2023, audit dan tindak lanjut terhadap dugaan penyimpangan anggaran, penjelasan serta pertanggungjawaban publik dari Wali Kota Bandung, dan pengembalian keterlibatan BBC dalam pengelolaan CFD Buah Batu sesuai mekanisme yang berlaku.
BBC menegaskan, apabila tidak ada kejelasan dan terdapat pernyataan yang dinilai merugikan nama baik organisasi, pihaknya tidak menutup kemungkinan menempuh langkah hukum.
BBC berharap Pemkot Bandung segera memberikan klarifikasi dan membuka ruang dialog agar persoalan pengelolaan CFD Buah Batu dapat diselesaikan secara transparan, objektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku.***
(Suryana)
